Awalnya, jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan banyak menuai kekhawatiran baik dari peserta, provider, maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya. BPJS Kesehatan pun terkesan dilihat sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Padahal tak ada asuransi mana pun yang bisa menyaingi BPJS Kesehatan. Dengan premi murah dan terjangkau semua jenis penyakit dijamin pembiyaannya, tanpa mempertimbangkan sehat atau sakit, dan tidak melihat usia.
Setelah satu setengah tahun berjalan, kini semakin banyak dokter ingin bergabung dengan BPJS Kesehatan. Rumah sakit pun semakin banyak yang melayani peserta BPJS Kesehatan. Alasannya, ada kepastian yang menanggung biaya pengobatan. Sehingga jasa tenaga kesehatan juga menjadi lebih pasti.
Menurut ahli anastesi dr Nirwan Satria, SpAn, dirinya merasa nyaman dengan hadirnya pola pembiayaan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. “Bisa dibandingkan sebelum dan sesudah ada BPJS Kesehatan. Dulu, banyak pasien umum yang tidak mampu bayar lalu minta tolong kepada pejabat untuk meringankan biaya atau bahkan minta digratiskan karena memang tidak mampu bayar,” kata Nirwan.
Soal kepuasan materi yang diperoleh dari jasa medik, Nirwan selalu mensyukurinya. Sebagai dokter di RSUD Sarolangun, Jambi, Nirwan bisa menerima bagian yang diatur oleh pihak rumah sakit yang ditetapkan dalam rapat bersama antara lain dengan komite medik dan kepala ruangan. “Jadi, pola pembagiannya sudah diatur dan arahan besarannya sudah ada dari pusat (Kementerian Kesehatan – red),” ungkapnya.
RSUD Sarolangun sebagai rumah sakit tipe C dan sudah berbentuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), jasa pelayanan rumah sakit tidak boleh lebih dari 44 persen. Jasa itu dibagi oleh pihak rumah sakit untuk bagian manajemen dan komponen yang mendukung pelayanan, termasuk satpam (tenaga security) dan cleaning service.
“Pendapatan jasa medis sejak adanya program JKN justru meningkat 3 - 5 kali lipat jika di bandingkan sebelumnya, mungkin ini terlalu bombastis. Kunci dari semua ini adalah komitmen dari manajemen dan kepedulian terhadap teman sejawat kaitannya dengan pengisian status pasien karena hal ini akan berpengaruh terhadap klaim pelayanan kesehatan yang diajukan oleh RS,” tutur Nirwan.
Ia menambahkan disamping itu semua pihak harus terlibat di dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta BPJS Kesehatan. Transparansi manajemen RS di dalam mengelola keuangan terkait pembagian Jasa medis juga merupakan kunci sukses di dalam mengimplementasikan program JKN di RS. Kalau ada kekurangan itu lah yang harus kita selesaikan bersama, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik.
Pihak rumah sakit juga tidak merugi karena sudah ada standar pelayanan yang disyaratkan oleh BPJS Kesehatan. Pendapatan rumah sakit juga bisa diperkirakan bahkan dibayar sebagian di depan oleh BPJS Kesehatan. Dulu, kata dia, pihak rumah sakit sering menunggu anggaran untuk beli obat, dan kadang-kadang anggaran tidak cukup karena dana Pemda terbatas.
“Jadi saya kira, jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan ini benar-benar memberi kepastian pembiayaan kesehatan. Kalau yang tidak mampu kan sudah ada aturannya menurut negara, itu yang penting,” papar Nirwan.
Sedangkan tingkat kenyamanan para tenaga medis di rumah sakit sangat tergantung dari pengelolaan rumah sakit. Keberhasilan RSUD Sarolangun sebagai provider BPJS Kesehatan menjadi perhatian dari rumah sakit lainnya di Jambi. Beberap rumah sakit sudah melakukan studi banding di RSUD Sarolangun untuk mengetahui bagaiman cara membagi uang BPJS Kesehatan sehingga semua pihak menjadi nyaman.
Nurdin yang masih menjabat sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sarolangun, mengaku dulu sering di-bully karena tariff kapitasi hanya Rp3000 sampai dengan Rp6000. “Nah, sekarang banyak anggota yang malah menunggu-nunggu, kapan ya kami bisa layani peserta BPJS sebagai dokter keluarga,” ungkapnya.
Memang kenyamanan sebagai dokter atau tenaga kesehatan lainnya adalah relative. Nirwan pun menyadari, bisa saja dengan kondisi saat ini dirinya sudah merasa nyaman. Selain ada insentif dari Pemda juga ada jasa pelayanan dari BPJS Kesehatan yang secara rutin diterima setiap bulan. “Bisa saja, kenyamanan saya berbeda dengan yang dirasakan oleh dokter lain,” ujarnya.
Dokter yang memiliki empat anak ini meniti karirnya mulai dari dokter PTT tahun 2001, kemudian menjadi PNS di Jambi setelah mengikuti seleksi CPNS pada tahun 2003. Lalu mendapat beasiswa dari Bank Dunia untuk melanjutkan ke spesialis anastesi di Universitas Sriwijaya Palembang. “Tapi karena di Unsri saat itu belum ada jurusan anastesi, maka saya dititipkan di Unpad Bandung. Namun, saat penelitian dan ujian di Palembang dan lulus tahun 2009 sebagai spesialis anastesi.
Saat ingin menjadi sekolah spesialis, tabungannya hanya Rp400.000,-. Beruntung ada seorang dokter kandungan yang peduli dan meminjami uang Rp10juta sebagai modal awal saya pergi ke Bandung. Beasiswa dari pemerintah baru cair akhir 2005. “Kalau kita berpikir sungguh-sungguh, yakin, Insya Allah ada pertolongan Tuhan. Sekarang saya diminta mengembalikan pinjaman dari dokter Adriyanti, SpOg, agar bisa membantu dokter lainnya yang memerlukan biaya sekolah,” kenangnya.
Berbagai pengalaman hidup sudah dialaminya. Oleh karena itu, dia tetap merasa nyaman dengan pola pembiayaan BPJS Kesehatan. “Jaminan kesehatan nasional ini kan semangatnya gotong royong. Kalau memang negara sudah mampu, nanti kan bisa disesuikan lagi. Aturan juga terus berkembang. Saya ingin kawal BPJS Kesehatan agar semua tetap aman dan nyaman, pasien senang, provider aman, dokter nyaman,” ujarnya.
sumber: bpjs-kesehatan.go.id
0 komentar:
Posting Komentar