ANALISIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI KEGIATAN HOME INDUSTRI UNGGULAN (KHILAN) KOTA PALOPO

ANALISIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI

KEGIATAN HOME INDUSTRI UNGGULAN (KHILAN)

KOTA PALOPO

Oleh : Burhan Sesa

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Veteran Palopo

 I.   PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu program prioritas Pemerintah Indonesia sebagaimana yang digagas sejak Kabinet Pembangunan Jilid I dan II, sejalan yang diagendakan pada program pembangunan  MDGS (Millineium Development Goals) adalah pengentasan kemiskinan, mengingat masih sebagian besar penduduk / masyarakat kita masih tergolong masyarakat Pra sejahtera. Salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan yang menggurita masyarakat kita, disebabkan karena beberapa hal yang fundamental belum tersentuh dengan baik berupa  kebijakan pembangunan pemerintah, selain itu dapat terjadi berupa  kesenjangan penyebaran pelaksanaan pembangunan antar pedesaan dan perkotaan maupun antar kawasan. Tidak meratanya pembangunan sarana dan prasarana yang disalurkan / dianggarkan  untuk dapat menjangkau kebutuhan daerah.

Faktor kemiskinan yang masih menggurita diberbagai sudut Kota, dan daerah marjinal, diduga penyebabnya utama adalah dari dimensi pendidikan dan kesehatan. Dengan kalausal pendidikan masyarakat yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Hal ini terjadi ditinjau dari sudut Sumber daya manusia tidak berkembang dan mengembangkan potensi dirinya. Demikian pula dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan, dengan pertimbangan bahwa dukungan kesehatan yang tidak prima, tidak dapat mendukung dalam mencari peluang / kesempatan dalam memperbaiki tarap hidup dan kehidupan keluarganya, “Walaupun kedua dimensi ini, sudah digaungkan  pemerintah melalui kebijakan pendidikan dan kesehatan Gratis”. Selain kedua dimensi yang turut diduga memberikan andil  kemiskinan adalah ketidak berdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan  ekonomi, yang dari hari ke hari menunjukkan penomena “ketidakberpihakan pemerintah ke masyarakat marjinal”, dimana  kepemilikan alat-alat produktif semakin terbatas yang dominan dikuasai oleh penguasa, dan pemegang kendali pemodal, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan masyarakat dalam bersaing memperebutkan secuil peluang, semakin memperpuruk kondisi masyarakat marjinalitas.

Seiring kebijakan pemerintah dalam Pembangunan, sebagaimana yang diamanatkan dalam  “pembukaan UUD 1945, pada hakekatnya upaya untuk merealisasikan cita-cita luhur kemerdekaan, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah sejak pemerintahan Orde Baru, yang dikenal dengan Trilogi Pembangunan Nasional, dalam artian kegiatan pembangunan telah dilaksanakan dengan baik oleh beberapa rezim pemerintahan Indonesia. Namun demikian, harus diakui setelah beberapa kali rezim pemerintahan berganti, taraf kesejahteraan rakyat Indonesia masih belum maksimal. Pemenuhan taraf kesejahteraan sosial perlu terus diupayakan mengingat sebagian besar rakyat Indonesia masih belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkannya.Pemenuhan kesejahteraan sosial  menjadi isu nasional, dan Internasional. Kebijakan pembangunan  dalam program  penanganan terhadap kelompok masyarakat yang masih pada posisi “Prasejahtera-Miskin” menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Seperti penanganan masalah kemiskinan, dan  korban bencana alam.

 Pembangunan dan pertumbuhan  ekonomi jelas  mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu daerah, namun pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, kenyataannya masyarakat marjinallah  yang sulit melakukan penyesuaian adaptasi yang pada akhirnya masyrakat kecil yang merasakan  kebijakan tersebut, bahkan pengalaman negara maju dan berkembang seringkali memperlihatkan jika prioritas hanya difokuskan pada kemajuan ekonomi memang dapat memperlihatkan angka pertumbuan ekonomi. Namun sering pula gagal menciptakan pemerataan dan menimbulkan  kesenjangan sosial. Akhirnya dapat menimbulkan problem kemiskinan yang crusial. Oleh karenanya penanganan masalah pemerataan pembangunan harus didekati dari berbagai sisi baik pembangunan ekonomi maupun kesejahteraan sosial, termasuk menjaga kearifan lokal, dan gotong royong.

Salah satu issu yang mengglobal diseantero belahan bumi adalah terjadinya disparitas hasil hasil pembangunan, belum meratanya konstribusi hasil pembangunan sampai ditingkat bawah, seiring dengan kebijakan pemerintah dalam keberpihakan pembangunan pada kelompok marjinal  berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik. Adanya pengakuan dan perhatian ini menjadikan kebijakan pembangunan yang berpihak untuk kepentingan masyarakat miskin (pro-poor).  Pada akhirnya kemiskinan menjadi urusan semua pihak utamanya pemerintah, untuk mengangkat mereka mencarikan soslusi ,pekerjaan (pro-job)  pada posisi yang lebih baik, lebih  manusiawi.

Berdasar pada berbagai catatan tentang masalah kemiskinan tersebut, pemerintah telah berupaya memadukan berbagai faktor penyebab kemiskinan dan menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam bentuk dokumen kebijakan  Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan secara holistik memetakan masalah kemiskinan yang ada dan memusatkan strategi pada lima tonggak pengurangan kemiskinan, yaitu;

1. menciptakan peluang kerja (creating opportunity),

2. memberdayakan masyarakat (community empowerment),

3. mengembangkan kemampuan (capacity building),

4. menciptakan perlindungan sosial (social protection) dan,

5. membina kemitraan global (forging global partnership).

Tiga tugas utama yang mesti dilakukan oleh sebuah negara bangsa (nation-state),  yakni pertumbuhan ekonomi (economic growth), perawatan masyarakat (community  care) dan pengembangan manusia (human development). Fungsi pertumbuhan ekonomi mengacu pada bagaimana melakukan “wirausaha” (misalnya melalui industrialisasi, penarikan pajak) guna memperoleh pendapatan finansial yang diperlakukan untuk membiayai kegiatan pembangunan.

B.   Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah

sebagai berikut:

1.      Upaya upaya  apa  yang perlu dilakukan pemerintah Kota Palopo, dalam meretas dan   mengurangi kemiskinan di Kota Palopo?

2.      Faktor Faktor apa saja yang mempengaruhi  tingkat kemiskinan, khususnya di Kota Palopo?

3.      Strategi apa yang perlu dikembangkan dalam  Implementasi Pemberdayaan  masyarakat untuk mempercepat proses penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo.

C.  Tujuan  Penelitian                                  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian   ini adalah ;

1.      Untuk mengetahui Kondisi  dan  langkah – langkah  kongkrit  penanggulangan  masyarakat Miskin yang ada di Kota      Palopo.                                                                                                           

2.      Untu k  mengetahui  faktor / akses yang berpengaruh  terhadap  penanggulangan Kemiskinan Di Kota Palopo

3.      Untuk  mengetahui  relevansi Program  kegiatan Khilan-  dalam  Pemberdayaan  masyarakat   di Kota Palopo

II.  TINJAUAN PUSTAKA

A.    Pengembangan Kawasan

         Menurut  Moeljarto, (2007-119), menyebutkan bahwa pengembangan kawasan  (regional Development) secara konvensional lebih cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, yang berasumsi bahwa proses pembangunan  yang berlangsung dalam suatu ekuilibrium  matriks lokasi yang terdiri dari beberapa pusat -pusat pertumbuhan (Growth poles) dan daerah penyangga (hinterland), yang bersipat propulsif dan elastis dengan industri- industri yang lebih sederhana (langging industries)  menimbulkan proses difusi dan efek tebar yang akan mengakselerasikan proses industrialisasi dan urbanisasi.

         Dari gambaran tersebut, diharapakn bagi setiap Kabupaten / Kota, untuk mengembangkan kawasan  yang berorientasi pada “Pro Job dan Pro Poor” dalam artian pengembangan industri skala mikro, dapat lebih dominan tumbuh dan berkembang di daerah, untuk menampung tenaga kerja, membuka lapangan kerja / lapangan usaha, yang pada akhirnya orientasi pembangunan yang berpihak pada kelompok marjinal, kelompok masyarakat miskin.

Bahwa dengan potemsi sumber daya alam  yang dimiliki daerah dapat memacu dan membuka ruang yang berpihak pada suatu tatanan sosial, dalam mengakserasikan kebijakan kebijakan yang mengutamakan pertumbuhan yang lebih dekat dengan pemenuhan  kebutuhan masyarakat bawah. Penguatan sinergitas program  dari berbagai pihak (lembaga SKPD) secara sinergis menyusun kegiatan kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan, karena sesungguhnya potensi modal terpendam  ada pada kantong produksi diperdesaan yang masih perlu campur tangan, sentuhan kebjakan, dan keinginan kuat  Pemerintah dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang belum beruntung.

          Sentuhan industri rumah tangga (home industries) merupakan salah satu jawaban dalam meretas kemiskinan yang menggurita, bahwa dengan effect tebar yang berorientasi pada pertumbuhan melalui Program Prioritas Pemerintah Kota Palopo. Berupa pengembangan Kawasan Home Industri Unggulan (Khilan) masyarakat Kota Palopo dapat meningkatkan pendapatan (income percapita), diharapkan membuka lapangan usaha, dan lapangan kerja serta meretas tingkat pengganguran dan kemiskinan masyarakat.

1.      Potensi Unggulan Daerah

           Potensi Unggulan Kota Palopo, jika ditinjau dari konstribusi sektor lapangan usaha terhadap pertumbuhan Product Domestic Ratio Bruto (PDRB) pada kenyataannya masih bertumpu pada sektor pertanian, Konstribusi sektor ini secara signifikan mengalami penurunan, tapi sektor perikanan dan kelautan memberikan warna seperti peningkatan produksi rumput laut Cattonik dan Glacilaria, yang menjadi produk unggulan selain kakao.

Dapat dipahami  akhir akhir ini sektor pertanian (selain sektor perikanan kelautan) mengalami  penurunan angka, disebabkan sektor sektor bidang jasa mengalami pekembangan yang cukup signifikan, seperti  sektor perdagangan, perhotelan, Restoran dan jasa keuangan lebih mendominasi mengingat  posisi Kota Palopo, sebagai pusat pertumbuhan wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Bagian Utara dan daerah transit yang lokasinya sangat strategis  dan wilayah  kawasan prioritas strategis cepat tumbuh karena letak wilayah yang  strategis menghubungkan antar Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.

2.      Pembangunan Daerah Tertinggal

          Pembangunan daerah tertinggal merupakan bagian dari rencana pembangunan nasional yang berdimensi kewilayahan, yang lebih ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah tertinggal, yang mencakup berbagai unsur yang saling melengkapi satu sama lain,meliputi penataan ruang, pertanahan, perkotaan, perdesaan, ekonomi lokal dan daerah, kawasan strategis, kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan rawan bencana alam ( Kementerian Keuangan- 2012- 131).

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di  daerah tertinggal sebagai berikut;

a.       Pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah tertinggal belum optimal, hal ini disebabkan rendahnya kemampuan permodalan, penguasaan tehnolgi, inpormasi pasar dan investasi dalam produk unggulan daerah, dan rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah  dan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal.

b.      Kualitas sumber daya manuisa dan tingkat kesejahteraan masih sangat rendah, antara lain tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan angkatan kerja, rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan tingginya tingkat kemiskinan.

c.       Aksebilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah masih rendah,khusunya bagi sentra – sentra produksi dan pemasaran karena abelum didukung oleh sarana dan prasarana amngkutan barang dan penumpang yang sesuai dengan kebutuhan dan karateristik darrah tertinggal.

d.      Dukungan sarana dan prasarana pendukung ekonomi lainnya masih terbatas, seperti energi listrik, telekomukasi, irigasi dan air bersih.

            Menurut  Mudradjat Kuncoro,(2003-51), menyebutkan  dalam rangka mengundang investor untuk menanamkan modalnya di daerah pemerintah daerah harus memperhatikan masalaha lingkungan fisik, terutama infrastruktur. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi dari investasi sektor swasta adalah daya tarik (attraction) atau amenity dari suatu daerah, kota. Bentuk daya tarik yang disebut kualitas hidup beupa fasilitas hiburan, pendidikan, perumahan dan tempat belanja yang memadai.

3.      Pemberdayaan Masyarakat,

          Pendekatan pembangunan dalam konsep pemebrdayaan, diidentikkan dengan pola kemandirian, partisipatif dengan melalui pengembangan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pemebrdayaan sebagai konsep sosial budaya yang dapat dimplementasikan dalam pembangunan sosial, dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki  menjadikan pembangunan yang berpusat pada rakyat, penguatan dan pengambilan / penentuan keputusan lahir dari masyarakat lokal tersebut. Potensi dan kekuatan yang mengakar dalam masyarakat digali dan dikembangkan yang disesuaikan dengan program kebutuhan pembangunan yang menyentuh langsung hajat kebutuhan masyarakat setempat. Pemberdayaan (empowering) berati penguatan diri, agar mereka dapat melangsungkan harkat dan martabat sebagi mahluk sosial, ada pengakuan, ada tempat dan ruang untuk berperan aktif dala berbagai pembangunan didaerahnya bukan sebaliknya jadi penonton dinegeri sendiri.

      Menurut Ginandjar Kartasassmita (1996-43), menyebutkan bahwa dalam upaya mewmberdayakan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu; (1). Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling), (2).memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Langkah ini memberikan akses dari berbagai peluang (opportunity) yang membuat masyarakat semakin berdaya. (3).Memberdayakan mengandung makna melindungi, yang mana harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah, karena kekuaran berdaya dalam menghadapi kekuatan yang tidak dihindari. Perlindungan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah sangat penting, terutama pasilitas umum dari pemerintah.

           Menurut  Kesi Widjajanti, (2011-15),  bahewa tujuan yang ingin dicapai dalam pemberdayaan  adalah untukmembentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Sasaran utama pemebrdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemmpuan mengakses sumber daya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mmampu dalam meleaskan diri dari belunggu ketidak berdayaan dan kemiskinan, sehingga mereka dapt lebih mampu dan berbuat sesuai dengan harapan hidupnya.

4.      One Village One Product (OVOP), bahwa untuk mendukung keberlanjutan program Khilan serta untuk mengantisipasi suatu kondisi masyarakat adar tidak terjadi persaingan kurang sehat  dan saling mematikan usaha, dalam memproduksi bahan baku Home Industri Khilan oleh Pemeerintah Kota Palopo, akan melakukan pemetaan perwilayahan komoditas satu wilayah/kecamatan satu produk, yang sesuai dengan potensi wilayah komoditi . Hal ini dimaksudkan untuk membuka kantong kantong produksi, sentra sentra produksi yang berbasis komiditas, sehingga masyarakat pada masing masing wilayah terpanggil untuk berpartisipasi, dan berusaha meningkatkan pendapatannya, daan  sudah memahami jenis tanaman apa yang sesuai untuk dikembangkan, apa yang harus dikerjakan, kapan harus dikerjakan dll, termasuk pihak tenaga penyuluh yang akan memberikan sosialisasi dan bimbingan  dilapangan sudah dengan jelas siapa yang akan bertugas pada sentra komiditi, dan langkah langkah apa  yang akan dikembangkan.

B.  Definisi Operasional,

1.      Kawasan adalah penataan ruang, lokasi / area yang ditetapkan untuk pengembangan dan penanaman   hasil / potensi sumber daya alam  yang akan dijadikan basis, tanaman  bahan baku  kebutuhan home industri Khilan, yang ada dalam wilayah Kota Palopo.

2.      Kawasan Industri, adalah ruang, zona lokasi  pusat  proses pengelolaan bahan baku setengah jadi,  yang  selanjutnya diproses/ secara industri  sesuai mekanisme dan prosedur yang diharapkan, dan akan dijadikan  bahan  Snack  siap saji

3.      Home Industri,   adalah  salah satu program  kegiatan industri rumah tangga, yang dilakukan sekelompok masyarakat, yang telah dilatih / diberikan ketrampilan sesuai bakat/ potensi  yang dilaksanakan diwilayahnya, sebagai wujud kepedulian pemerintah  untuk memberdayakan masyarakat setempat,

4.      Khilan, adalah  salah satu produk (Nama Snack), dari program  unggulan  yang dihasilkan  melalui industri rumah tangga, sebagai salah satu langkah dan upaya  Pemerintah membuka lapangan usaha dan lapangan  kerja, serta diharapkan dapat meretas, menanggulangi tingkat kemiskinann yang ada di Kota Palopo.

5.      Kemiskinan, adalah  suatu wujud ketidak berdayaan dan kondisi ketidakmampuan  masyarakat baik dalam bentuk fisik material ataupun ketidak berdayaan struktural, yang mengakibatkan tidak mampu mengakses  kehidupan masyarakat yang lebih baik.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini di harapkan  Home industri Unggulan (Khilan), yang diprogram Pemerintah Kota Palopo, dapat mengangkat citra dari keterpurukkan masyarakat, dan sekaligus menjadi penguatan sinergi program berkelanjutan, serta menjadi sarana dalam mencetak pewirausahawan baru (Intrepreneuship)

 Program unggulan  Khilan 

       1. Metode penelitian ini menggunakan,

 (1).“Action Research (Penelitian tindakan), menurut Sugiyono,( 2012- 9),  Penelitian tindakan  adalah suatu proses yang dilalui oleh  perorangan atau kelompok yang menghendaki perubahan dalam situasi tertentu untuk menguji prosedur yang diperkirakan akan menghasilkan perubahan dan kemudian  dapat dipertanggung jawabkan. Penelitisan ini bertujuan ;

(a) mengubah situasi, dimana dahulu lahan tidak produktif menjadi lahan  lebih produktif, masyaraakat tidak memiliki lapangan usaha/lapangan kerja yang jelas, dengan hadirnya program Khilan,  situasi/ kondisi  berubah menjadi baik, pertumbuhan perekonomian semakin meningkat, pendapatan masyarakat  bertambah.

 (b).mengubah perilaku,  dimana sebelum adanya program Khilan direncanakan / dilaksanakan masyarakat  bermasa bodoh / apatis, malas, kurang produktifitasnya, kurang bermasyarakat, tidak menghargai waktu, bahwa dengan hadirnya program Khilan, masyarakat sudah mulai membuka diri, mau kerjasama, berkelompok, berdiskusi dll,  yang pada akhirnya diharapkan dengan pola kebersamaan dspat merubah pola pikir dan pola perilaku, pola hidup yang komsumtif mengarah pada pola produktif.

(c). mengubah iklim kerja/ mekanisme kerja/ organisasi, hal ini dimaksudkan agar dengan terbentuknya “program Khilan” sebelumnya tidak memiliki ketrampilan/ skill, bekerja secara manual, dengan cara perorangan, maka iklim kerja tidak memberikan nilai tambah terhadap produksi masyarakat. dengan hadirnya program Khilam-industri rumah tangga yang fokus terhadap olahan pangan kering dari bahan baku lokal seperti jagung, rumput laut, ikan, biji nanakang, labu pisang dll, dapat memberikan niali tambah, yang pada ending program dapat meningkatkan pendapatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

(2). Analisis Ekonomi Rantai Nilai , yang dimulai dengan melakukan pemetaan rantai (chain map) atas produk unggulan prioritas yang tergolong sebagai “ ICON” produk utama, dengan menggambarkannsecara garis besar tahapan /proses mulai dari infut ( pengadaan bahan baku, jenis –jenis bahan baku ),hingga pemasaran produk aman sampai ke tingkat komsumen (langganan). Dalam penelitian ini, masing masing item produk diidentifikasi apa saja kekuatan dan kelemahan /termasuk peluang maupun hambatan.

 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.       Profil Industri Kecil Dan Menengah (Home Industri)

           Kondisi usaha kecil yang sipatnya preematur, baru tumbuh” tentunya memerlukan dan membutuhkan campur tangan (intangible) baik dari pemerintah maupun kalangan pemegang modal / pengusaha. Peran serta dan kebijakan pemerintah bukan saja untuk kemudahan pasilitasi permodalan, tetapi yang sangat penting dalam  hal ini bagaimana kemampuan pembinaan, sehingga usaha kecil skala rumah tangga (home industries) mampu membuat suatu kondisi yang mendorong / mengakses modal  melalui kebijakan / regulasi yang lebih memihak ke  industri rumah tangga.

           Menurut Haeruman (2000- 57) bahwa tantangan bagi dunia usaha, terutama pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), mencakup aspek:

1)      Peningkatan kualitas SDM dalam hal manajemen, organisasi dan tehnologi

2)      Kompetensi Kewirausahaan,

3)      Akses yang lebih luas terhadap permodal dalam pemasaran produk,

4)      Informasi pasar yang transparans

5)      Faktor input produksi penunjang,

6)      Terciptanya iklim usaha yang sehat,persaingan usaha yang sehat.

         Seiring dengan upaya peningkatan prospek daerah  tantangan internal dan ekternal, yang perlu dan segera mendapatkan penanganan pemerintah daerah, yaitu;

1.      Percepatan pertumbuhan ekonomi mikro, yang ditunjang  stabilitas ekonomi daerah yang memadai,

2.      Menciptakan iklim investasi yang  kondusif, dengan memberikan kemudahan kemudahan investasi, dalam bentuk regulasi perizinan dan kepastian hukum,

3.      Meningkatkan daya saing daerah, utamanya komoditi unggulan daerah yang memiliki prospek pengembangan dan  memiliki peluang pangsa pasar lokal, nasional dan internasional

4.      Meningkatkan partisipasi swasta dan masyarakat, kaitan dalam program ini  diharapkan pihak swasta lokal mengambil peran  dalam mendukung program khilan, agar percepatan perekonomian daerah dalam membuka lapangan kerja semakin terbuka.

5.      Membangun program yang berkelanjutan, dalam artian dalam mendukung keberlanjutan  program pembangunan daerah, khususnya program khilan, agar pemerintah daerah mengantisipasi ketersediaan lahan produktif dalam menjaga kesinambungan   bahan baku, agar tidak menggangu kegiatan  operasinal. (RPMD-2012 Kota Palopo).  

               Permasalahan yang dihadapi pemerintah Kota Palopo, dalam upaya pengembangan wirausaha industri skala kecil (home industries), “Khilan” yaitu baru tahapan mencari dan melatih/ mengkader wirausaha baru yang diharapkan dikemudian hari  menjadi ulet dan tangguh ditengah persaingan global. Perlu dicermati dalam prekruitan, pembentukan wadah kelompok “Koperasi Usaha” jangan sampai orang orang (masyarakat) yang terpilih dan  telah diberikan pelatihan khusus pembuatan Snack Khilan, tidak memiliki jiwa semangat entrepreneurship (dunia usaha), yang apabila hal ini dilakukan maka dipastikan program  menjadi salah sasaran, mubasir karena telah mengeluarkan waktu, tenaga pikiran dan biaya yang cukup besar, dan dalam pelaksanaannya tidak maksimal, karena jiwanya tidak terpatri/ terpusat dalam  pekerjaan tersebut.

Sasaran rekomendasi dalam program ini agar efektif dan efisien, kiranya orang orang. Masyarakat yang akan dilatih/ diberikan skill usaha, benar benar yang yang berjiwa wirausaha, dan kedua agar pembinaan dari instansi terkait dalam pengembangan produk senantiasa memberikan motivasi, sosialisasi akan prospektif usaha yang sedang dan akan dilanjutkan dikemudian hari.

2.       Keunggulan Program Khilan

         Secara umum keunggulan  home industri khilan, memiliki  asset / piranti spack, peralatan produksi yang nantinya akan digunakan, dan pada umumnya produk (bahan baku) yang akan digunakan bersumber dari buatan dalam negeri / lokal yang mudah diganti suku cadangnya dan tidak perlu diimport, apabila terjadi ausprosesesing dalam operasionalnya, serta bahan baku yang akan dimamfaatkan dalam menunjang kegiatan produksi bersumber bahan baku lokal, yang mudah dijumpai, mudah ditanam /  harga terjangkau serta biaya operasional untuk mengumpulkan hasil panen untuk diproses /diolah dari lokasi mudah diakses. Dalam pengembangan bahan baku olahan produk nantinya memamfaatkan lahan tidur / kurang produktif selama ini, atau lahan disamping/ belakang rumah penduduk yang masih kosong atau bahkan menggunakan wadah  “tabulapot”  seperti tanaman lombok, umbi-umbian dll.

           Untuk mengukur indikator Potensi Unggulan Daerah pada Program Home Industri Unggulan (Khilan) Kota Palopo, meliputi’

a.       Tersedianya bahan baku yang murah dan berkelanjutan, hal ini dapat dicapai dengan pelibatan SKPD  terkait  yang ditunjuk  pemerintah sebagai pembina, sebagai koordinator lapangan, dengan jalan memprogramkan dalam bidang kegiatannya setiap tahunnya. Contoh, bahan baku singkong, melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, kerjasama dengan kelompok tani memprogramkan tanaman tersebut baik pada lahan yang ditetapkan maupun lahan disamping rumah penduduk.

b.      Sentuhan TTG (Tehnologi Tepat Guna) yang mudah dan murah, dalam artian warga masyarakat yang ditunujuk, atau yang berminat dalam usaha tersebut diberikan pelatihan/ skill tata cara pengolahan snack / makanan ringan, kerjsama Pemerintah kota dengan  lembaga Malindo, dimana pemerintah Kota memprogramkan pelatihan dengan dana APBD / APBN. Sedang lembaga Malindo bersiap untuk  pelatihan  bagi masyarakat /  tenaga kerja yang telah ditunjuk untuk mengikuti  pelatihan  sampai selesai dan sukses.

c.       Produk olahan Khilan secara tehnis dan dari sisi kesehatan nantinya  akan mendapatkan  pengakuan layak komsumsi/ hygiene harus melalui  pengujian laboratorium / BPOM  Depkes, sehingga snack khilan layak jual dan aman di komsumsi.

d.      Bahwa dengan teralisirnya program KHILAN, dapat menciptakan lapangan usaha/ lapangan kerja utamanya kaum gender, dan para pengangguran.

e.       Bahwa dari hasil purna jual (lokal dan nasional), dapat memberikan konstribusi positif bagi peningkatan PAD Kota Palopo. (Bahan pemaparan Direktur Malindo,  didepan Para Muspida dan SKPD se Kota Palopo, 2013)

3.   Kondisi Kemiskinan  Kota Palopo

          Masalah kemiskinan di Kota Palopo, mungkin mengalami hal yang serupa pada beberapa daerah  Kabupaten/ Kota sebagai   isu sentral, terutama setelah  dilanda krisis multidimensional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)-2012. menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Palopo, mencapai 9.425 jiwa dari jumlah penduduk sebesar 179.721 jiwa, sedang kondisi rumah dan lingkungan yang tidak layak berkisar 2.039 rumah, data miskin ini, sebagai penerima beras raskin maupun dalam bentuk bantuan lainnya. Atas data tersebut maka presentase masyarakat miskin Kota Palopo mencapai 5,2 persen.  

Berdasar pada beberapa tinjauan pemaknaan tentang kemiskinan. Maka kemiskinan dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep baru dan fenomena yang bersifat multidimensional. Sehingga kemiskinan dapat diklasifikasikan pada beberapa ciri, yaitu;

1.      ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan),

2.      ketiadaan dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi),

3.      ketiadaan jaminan masa depan (tidak memiliki investasi untuk pendidikan keluarga), kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individu maupun masyarakat,

4.      rendahnya kualitas SDM dan keterbatasan sumber alam, ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat,

5.      ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan,

6.      kondisi  fisik yang cacat (menyebabkan ketidakmampuan untuk berusaha),

7.      ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial seperti; anak terlantar,

8.      wanita korban kekerasan dalam rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil.

Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya  yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial melainkan pula semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan pada konsepsi tersebut, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumberdaya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (poverty line).

       4.  Langkah-langkah Penanggulangan Kemiskinan

 Terdapat berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk mengentaskan penyandang masalah kemiskinan. Secara umum ada 5 hal pokok /urgent permasalahan  pokok yang harus ditangani antara lain: (a) masalah kemiskinan, (b) kecacatan, (c) ketunaan, (d) keterlantaran dan (5) korban bencana baik alam dan sosial. Masalah kemiskinan adalah masalah yang paling urgent.

Kemiskinan merupakan akar dari semua masalah sosial. Akar dari masalah pembangunan bangsa. Oleh karena itu selaras dengan prioritas dan kesepakatan dunia yang diuangkan dalam Program MDGS (Milineum Development Goals) maka salah yang perlu dan segera mendapatkan penanganan pemerintah yaitu bidang penanggulangan kemiskinan.

Menurut Mudradjat (2004- 153), ada beberapa bidang yang dpat diakses mashyarakat dalam menanggulangi kemiskinan, yaitu:

a.       Akses bidang ekonomi, meliputi kemudahan akses terhadap lapangan kerja, yaitu  tingkat kesempatan kerja merupakan ratio antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja.Lowongan kerja merupakan refleksi tingkat penyerapan terhadap  angkatan kerja.

b.      Akses terhadap paktor produksi, yaitu kemudahan masyarakat dalam mengakses modal usaha, hal ini dapat dilihat dari ketersediaan lembaga keuangan, perbankan, BPR, Koperasi simpan Pinjam tersedia sampai ditingkat kecamatan. Dalam artian semakin tinggi nilai presentase dari ketiadaan sarana permodalan semakin rendah akses masyarakat terhdap sumber permodalan di wilayahnya.

c.       Akses pasar, yaitu kemudahan masyarakat dalam mengakses pasar,  semakin mudah  dan cepat terjadinya transaksi pembeli dan penjual dan pembelian barang dan jasa,  dihitung berdasarkan persentase kecamatan yang tidak memiliki pasar dari total kecamatan yang ada.

d.      Kepemilikan aset, dimaksudkan segala sesuatu yang dapat dimamfaatkan  sebagai pendukung kegiatan usaha, seperti tanah,warung, toko/kios, bengkel dll.

e.       Akses bidang pendidikan dan akses bidamng kesehatan, dimaksudkan kemudahan masyarakat mengikuti program wajib belajar 9 tahun. Dan ketersediaan fasilitas pendidikan (SD/MI sampai SLTA ) yang tersedia disetiap kecamatan., sedang kemudahan akss kesehatan dimaksudkan tingkat sebaran tingkat penyediaan layanan publik berupa pasilitas kesehatan, yang tersedia mulai dari tinhkat kelurana / desa sampai fasilitas memadai ditingkat kabupaten /kota.

Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa terdapat itikad untuk mengemas penanganan masalah kemiskinan ini secara sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan profesinalisme. Disadari betapa kompleksnya permasalahan sosial baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga dalam penanganannya, tidak hanya mengandalkan rasa belas kasihan semata, namun perlu diarahkan secara sistematis, profesional dan berkesinambungan. Selanjutnya harus diikuti dengan langkah pemberdayaan dalam penanganan kemiskinan guna memperkuat keberfungsian sosial seseorang.

Menurut Mudradjat K (2003-159), Strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia, baik yang dilakukan pemerintah maupun bantuan donor, program pemerintah meliputi program IDT (Inpres Desa tertinggal) P2SDT, PPk, P2KP, PDMDKE, PSEM, PNPM dll. Sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam UU Nomor 25 tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) dengan tegas sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun kedepan adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin absolut sebesar 4 % dari tingkat total kemiskinan, yang salah satu langkah strategis pemerintah adalah kegiatan Program penanggulangan kemiskinan Perkotaan (P2KP).

Adapun konteks keterberdayaan itu dapat mencakup;

1.      Perubahan sikap, hal ini dimaksudkan agar masyarakat miskin didorong, dibimbing dan dibantu kearah perilaku  yang normatif bukan merendahkan diri, dan apatis.

2.      Peningkatan partisipasi sosial, masyarakat yang merupakan sasaran kebijakan  pengentasan kemiskinan, agar  turut serta berpartisipasi, bukan saja dalam hal mengambil keputusan-keputusan, akan tetapi dapat tampil  dalam hal merumuskan keputusantentang masa depanya sendiri, Sehingga arah pembangunan menjadi berpihak pada masyarakat khususnya masyarakat miskin

3.      Peningkatan  solidaritas sosial, dimkasudkan tercipta pola pemberdayaan masyarakat yang  mampu menciptakan suatu kondisi antara  individu/kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama serta diperkuat oleh pengalaman emosional bersama,

4.      Peningkatan  ekonomi kerakyatan, dimana  warga masyarakat, melalui pola pendekatan pemberdayaan  diharapkan terjadi peningkatan kondisi ekonomi dan peningkatan pendapatan warga miskin,

5.      Peningkatan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga miskin, lembaga keluarga miskin adalah juga sasaran pokok dalam pengentasan kemiskinan yang tujuannya untuk mengembalikan fungsi keluarga yang diharapkan, dimana fungsi ini semakin memudar seiring dengan ketidakmampuan menampilkan fungsi sosial warga miskin.

6.      Perubahan orientasi nilai budaya, dari keseluruhan aspek pemberdayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan, maka perubahan orientasi nilai budaya menjadi muaranya yang tentunya memerlukan proses yang tidak mudah. Perubahan dari  kisifat warga miskin seperti, apatis, malas, masa bodoh, menghalalkan segala cara, menuju pada orientasi nilai budaya yang prososial menjadi tujuan utama pada pengentasan kemiskinan.

             Menurut Moeljarto Tjokrowinomto,2004, 118, menyebutkan bahwa untuk menanggulangi kemiskinan faktor yang menetukan adalah kebijaksanaan yang dipilih (policy choice) dan strategi yang diterapkan. Yang dimaksudkan  kebijaksanaan ekonomi makro yang berorientasi pada pertumbuhan yang mewujudkan pemerataan dan penanggulangan kemiskinan melalui efek tetesan (trickle down effect) terhadap masalah kemiskinan, baik yang ingin dicapai melalui strategi karitas  dalam konteks delivered development melalui strategi pemebrdayaan dan pemampuan.

             Program Khilan yang merupaka salah satu program unggulan prioritas yang  digagas oleh Pemerintah Kota Palopo, diharapkan dapat memberikan solusi dalam membuka lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan yang cukup tinggi. Dalam program Khilan nantinya agar tercipta kesempatan dan kemandirian dalam beberapa hal;

a)       Masyarakat yang selama ini belum mempunyai lapangan kerja tetap / permananet, dengan kehadiran program ini, mereka telah mempunyai kegiatan ekonomi produktif sehingga kebutuhannya hidup dan kehidupan dalam membiayai dan meningkatkan kapasitas ekonominya.

b)      Dengan  waadah  pemberdayaan  kelompok yang mereka bentuk sesuai dengan potensi komiditi, lebih mudah untuk berinteraksi, karena dengan  kelompok   ini mudah mengakses modal, dan saling memberi,  maupun  pembinaan untuk lebih kuat dan mandiri.

c)      Secara positif  program kegiatan khilan,  diharapkan mampu menampung, menyiapkan  dan  mengurangi tingkat pengangguran, dan meretas / mengurangi angka kemiskinan. yang pada akhirnya dapat memberikan solusi positif, nilai tambah (Value added) membantu memulihkan kondisi masyarakat dari kondisi yang kurang beruntung  menjadi suatu  masyarakat yang  sejahtera lahir bathin.

V.    PENUTUP

A.       KESIMPULAN

          Salah satu upaya dan langkah kongkrit Pemerintah dalam membuka ruang kerja, dan mengurangi angka populasi  Kemiskinan khususnya masyarakat  Kota Palopo  melalui;

1.      Bahwa melalui kebijakan “Pro Poor, Pro Job “ Menata dan mengembangkan Program kegiatan home industri khilan, berbasis  kerajinan industri rumah tangga dengan pelibatan unsur pemerintah (instansi terkait) sebagai instansi pembina, pelibatan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita, kelompok kelompok sosial dll, sebagai salahsatu langkah membuka akses lapangan usaha dan lapangan kerja di daerah.

2.      Bahwa melalui pola pendekatan pemberdayaan kelompok usaha, mereka terpanggil untuk sungguh- sungguh melakukan dan menerapkan ilmu / ketrampilan yang telah diterima melalui pelatihan, saling bahu membahu, saling membantu dalam meningkatkan produk dan sekaligus meningkatkan pendapatan (income percapita).

3.      Bahwa keberhasilan  program khilan, harus ditunjang ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan. Dengan memaksimalkan kawasan / lahan masyarakat sesuai potensi unggulan komiditi lokal.

4.       Sejalan dengan itu  diperlukan  kajian dan pendekatan  akademik, secara  mendalam dan menyeluruh, yang  meliputi aspek-aspek yang berkaitan, kekuatan, peluang,  dengan memperkuat potensi lokal sebagai unsur penggerak , skill/ ketrampilan, modal kerja, peralatan, maupun peluang pengembangan usaha industri rumah tangga, termasuk dalam  hal hambatan dan tantangan, baik dari segi tehnis maupun non tehnis,

5.       Melalui semangat pembaharuan dan partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial serta kepedulian pemerintah seluruh unsur berkepentingan /staholders untuk mengambil peran, dalam mewujudkan program prioritas, menjadikan program khilan  sebagai “ ICON- BRANDS Kota Palopo” 

B.     SARAN

1.      Untuk mempercepat prosesing penanggulangan kemiskinan khususnya masyarakat di Kota Palopo, dipandang perlu  pemerintah memberikan peluang dan  akses kemudahan  melalui pendekatan pemberdayaan, untuk berperan aktif, dalam berbagai sektor pembangunan, 

2.      Bahwa untuk berkelanjutan program kegiatan home industri Khilan,  diperlukan kebijakan pemerintah untuk mempersiapkan lahan/ lokasi ,dalam menunjang ketersediaan dan keberlanjutan operasional.

3.      Bahwa dalam mempercepat proses alih tehnogi, dalam pengembangan home industri khilan , disarankan agar masyarakat diberikan pelatihan/ skill, ketrampilan serta didukung peralatan, dan modal kerja, yang berkaitan dengan  produk yang akan dikembangkan.